Sejarah PT Socfin Indonesia
 
 
SOCFIN atau Societe Financiere des Caouchoucs Medan Societe Anonyme  didirikan oleh Adrien Hallet pada tahun 1909 bersama partnernya M. Bunge sebagai cikal bakal perusahaan yang bergerak di bisnis perkebunan. Ketertarikan Hallet pada tanaman tropis telah dimulai sejak 1889, dimana Ia telah banyak membantu beberapa pengusaha Francis - Belgia yang mengembangkan perkebunan di Africa. Pada saat kunjungan Adrien Hallet ke Sumatera tahun 1908, Ia terkejut dengan pertumbuhan tanaman sawit di Sumatera yang jauh lebih baik dibandingkan lokasi asalnya di afrika. Setelah melakukan pengujian, Hallet akhirnya memutuskan untuk membangun perkebunan sawit komersil (skala besar) pertama di Sumatera Utara pada 1911. 
 
Akhirnya dipilihlah 3 lokasi perkebunan untuk ditanami kelapa sawit, yakni Sei Liput, Pulau Raja dan Deli Muda di wilayah Sumatera Bagian Utara. Perkebunan sawit Adrien Hallet ini kemudian berkembang seluas 6.500 akre (2.600 hektar). Bukan hanya di Indonesia, Adrian Hallet pada tahun yang sama juga membantu Henry Fauconnier dengan mengirim beberapa kantong biji kelapa sawit (Elaeis guineensis) dari Sumatera ke Malaysia untuk ditanam di Tennamaram dekat Rantau Panjang sebagai perkebunan minyak sawit pertama di Malaysia.
 
Usaha Adrien Hallet ini kemudian berkembang semakin menjanjikan hingga diikuti oleh K. Schadt, seorang pebisnis asal Jerman yang mengembangkan perkebunan sawit di Tanah Itam Ulu, Sumatera Utara, hingga pada akhir 1920, terdapat lebih dari 25 perusahaan perkebunan di Sumatera hanya dalam kurun waktu 4 tahun (1916 - 1920). 
 
Pada tanggal 7 Desember 1930, berdasarkan akta notaris William Leo No.45, nama dan leaglitas PT. Socfin Medan SA (Societe Financiere des Caoutchoucs Medan Societe Anonyme) resmi digunakan. Berdasarkan akta notaris tersebut, PT. Socfin Medan SA berkedudukan di Medan dan mengelola perkebunan di daerah Sumatera Timur, Aceh Barat, Aceh Selatan dan Aceh Timur. Areal perkebunan PT. Socfin Medan SA kemudian terus bertambah hingga pada tahun 1953 telah menguasai perkebunan sawit dan karet dengan total luas areal 99.605 Ha (luas sawit 54.478 ha dan karet 45.127 ha).
 
Perkembangan selanjutnya, berdasarkan Keputusan Kabinet Dwikora No.A/D/58/1965, keputusan menteri perkebunan No.SK.100/Men.Perk/1965 dan Presiden Soekarno mengeluarkan Penetapan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1965 Tentang Penguasaan Perusahaan Asing dimana dinyatakan bahwa perusahaan perkebunan yang dikelola oleh PT. Socfin Medan SA diletakkan dibawah pengawasan pemerintah. Proses nasionalisasi ini hanya berlangsung singkat. 3 tahun kemudian, pada tahun 1968, tepatnya tanggal 29 April 1968 dicapai kesepakatan antara pemerintah R.I. dengan pemilik saham PT. Socfin Medan S.A, dimana berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 94/Kpts/OP/6/1968 pada 13 Juni 1968 mengenai perusahaan patungan antara Indonesia dan Belgia. Lalu diperkuat dengan keluarnya Surat Keputusan oleh Soeharto Presiden RI, bernomor Keputusan No.68/Kpts/6/1968 pada tanggal 17 juni 1968, menyetujui terbentuknya perusahaan patungan antara Pemerintahan RI dengan perusahaan Belgia, yaitu Plantation Nord Sumatera Belgia SA (PNS) dimana komposisi permodalan 40% pemerintah Republik Indonesia dan 60% PNS. Sehingga nama PT Socfin Medan SA berganti menjadi PT Socfin Indonesia.
 
PT. Socfin Indonesia (SOCFINDO) kemudian ditetapkan berdiri melalui Akte Notaris Chairil Bahri di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1968 No. 23. Disahkan oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 3 September 1969 dan diumumkan dalam tambahan berita negara RI No.68/69 tanggal 31 Oktober 1969.
 
Memasuki era 1970, PT Socfin Indonesia telah menjadi perusahaan kelapa sawit yang sangat disegani dari segi produksi dan teknologi. Tercatat, ada tiga perusahaan sawit terbesar saat itu yaitu Perusahaan Negara Perkebunan (PNP) 6 dan PNP 7 (sekarang menjadi PT Perkebunan Nusantara IV), disusul PT Socfin Indonesia. Pada 1971, Socfindo mampu menghasilkan CPO sekitar 40 ribu ton, dimana produksi socfindo memenuhi 20% dari total produksi CPO nasional saat itu.
 
Pada tahun 2001, terjadi perubahan kepemilikan atas PT Socfindo dimana pemerintah Republik Indonesia telah melepas sahamnya kepada Plantation Nord Sumatera Belgia SA (PNS), sebagaimana dicatat dalam akta Notaris Ny. R. Arie Soetarjo SH tanggal 3 Mei 2002 No. 5 sebagai pernyataan keputusan para pemegang saham PT Socfin Indonesia, sehingga kepemilikan PNS dibandingkan Pemerintah RI berubah menjadi 90 : 10 (redaksi).


  • Frequently Asked Questions

    1. FAQ
  • Social Media

    1. Facebook
  • Visitor